'Tim Sukses' Proyek Gedung Baru DPR

Foto: detikcom

<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a59ecd1b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=24&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a59ecd1b' border='0' alt='' /></a>

Jakarta - Rencana pembangunan gedung baru DPR terus berjalan di tengah kritik rakyat. Rencana pembangunan gedung baru DPR juga tak tergoyang penolakan Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra.

Fakta berupa transkrip rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi, BURT, dan Sekjen DPR terkait gedung baru DPR akan segera diungkap ke publik. Siapa sebenarnya tokoh yang dominan memperjuangkan gedung baru DPR?

Sekretaris FPPP DPR, M Romahurmuzy, yang ikut dalam rapat tersebut berbagi cerita. Ada beberapa tokoh sentral yang mendominasi jalannya rapat yang berujung pada keputusan melanjutkan proyek gedung baru tersebut.

"Yang pertama adalah Pius Lustrilanang, dia yang memberi penjelasan pertamakali. Dia sangat runtut menjelaskan bahwa kalau DPR membatalkan pembangunan gedung baru berarti melanggar UU Parlemen, Tatib, dan sebagainya," kelur politisi muda PPP yang akrab disapa Romi ini, kepada detikcom, Kamis (14/2/2011).

Pius Lustrilanang adalah Wakil Ketua BURT DPR sekaligus Ketua Panja pembangunan gedung baru DPR. Posisi Pius mendorong gedung baru DPR tergolong unik, sebab partai Gerindra yang diwakilinya menolak gedung baru DPR. Belakangan, Pius juga terancam dicopot dari posisi strategis ini.

Pius tak sendirian dalam rapat tersebut. Romi mamaparkan, Ketua BURT yang juga Ketua DPR Marzuki Alie juga kian mendorong kelanjutan pembangunan gedung baru. Marzuki hanya memberikan opsi setuju atau menolak gedung baru, tanpa menghiraukan keinginan sejumlah fraksi untuk menunda pembangunan gedung baru DPR.

"Beliau katakan bahwa ini masalah teknis tidak politis jadi kami hanya diberi pilihan setuju dilanjutkan atau tidak. Padahal sejumlah fraksi seperti PPP, PDIP, dan PAN meminta agar ditunda dulu agar dilakukan efisiensi," keluh Romi.

Alhasil, fraksi tak punya banyak pilihan dan rencana pembangunan gedung baru DPR terus berlanjut. PPP baru menyadari keputusan rapat konsultasi tersebut sangat tidak pro rakyat.

"Kemudian sejumlah catatan dalam rapat tidak dicantumkan dan digeneralisir antara setuju dan tidak setuju, jadi ada gradasi. Makanya saya besok mau mengambil transkrip rapatnya," terangnya.